Pasangan “Jabar Asyik” Optimistis Menang Di Pilkada Jabar

porospos.Bandung – Pasangan Jabar Asyik  diyakini bisa memenangi Pilkada Jabar meski hasil survei, elektabilitas pasangan ini sering tak memihak. “Bagi kami, hasil survei itu hanya jadi cermin, bukan kenyataan karena banyak pasangan menang di survei, tapi tidak dilantik,” ungkap Ketua Tim Pemenangan Asyik, Haru Shuandaru di Bandung.

 

Sejumlah hasil survei selalu menempatkan pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum (Rindu) dan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi (Deddy-Dedi) di posisi teratas. Handru memprediksi kuat hasil itu akan berbalik arah. Pasangan Jabar Asyik bertekad menyalip pasangan Rindu dan DM4Jabar serta mengulang kisah sukses Ahmad Heryawan (Aher) di Pilkada Jawa Barat 2008 dan 2013.

 

Lebih lanjut Haru menambahkan, keyakinannya tersebut didasari oleh hasil survei internal yang menunjukkan elektabilitas Asyik yang terus menunjukkan tren positif mendekati jadwal pencoblosan pada 27 Juni 2018 mendatang.

 

Meski tak menyebutkan berapa angka pasti hasil survei internal tersebut, Haru menegaskan, sejak dideklarasikan sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, pasangan nomor urut 3 itu terus menuai dukungan. “Kami tidak akan menyia-nyiakan waktu yang tersisa ini. Semua kader, relawan akan bekerja keras menyosialisasikan Asyik,” tuturnya. Haru mengatakan, hasil survei yang dirilis sejumlah lembaga survei bukanlah jaminan bahwa pasangan calon yang ditempatkan di posisi teratas sebagai pemenang.

 

Terlebih, kenyataan sejarah membuktikan bahwa dua kali Pilkada Jawa Barat pasangan pemenang survei akhirnya kalah saat hasil pencoblosan diumumkan. “Seperti fenomena Kang Aher di Pilgub 2008 dan 2013 di mana Kang Aher bukan pemenang survei,” tuturnya. Berbagai macam alasan, lanjut Haru, dapat menjadi faktor kekalahan suatu pasangan. Salah satu faktor yang menonjol, menurut dia, adalah kasus hukum yang menjerat pasangan calon maupun keluarganya.

 Menurut Haru, hal tersebut menyebabkan pasangan calon tertentu tak bisa melanjutkan pertarungannya di ajang pemilihan kepala daerah (pilkada) dan ditinggalkan pendukungnya. “Apa saja bisa terjadi, bisa saja jadi tersangka OTT (operasi tangkap tangan), bisa yang bersangkutan ataupun keluarganya. Banyak contoh kasus seperti itu,” ucapnya.